Metropolitan

Akibat Surat Ketua BPD Dan Karteker, Menghasilkan Pemalangan Balai Desa Watuwei Oleh Masyarakat

Watuwei. Radarinvestigasi.id
Berdasarkan surat ketua BPD dan Karteker pejabat kepala desa Watuwei, yang di tujukan kepada camat Dawelor dan Dawera, mengenai hasil penyelesaian gugatan pilkades desa watuwei, akhirnya menuai konflik dan berujung pada aksi pemalangan balai desa, oleh masyarakat setempat.

Aksi pemalangan yang di lakukan oleh masyarakat, merupakan bentuk kekecewaan kepada ketua bpd desa Watuwei dan Karteker. Karena masyarakat menilai ketua bpd dan karteker tidak konsisten terhadap hasil keputusan bersama dalam persoalan penyelesaian gugatan keberatan terkait hasil pilkades desa watuwei (7/11) kemarin.

Pilkades desa watuwei yang di lakukan pada tanggal (7/11), harus berakhir dengan gugatan keberatan hasil perolehan suara dari salah satu calon, sebagai pemenang suara terbanyak kedua.

Gugatan keberatan tersebut di dasari adanya praktek TSM (Terstruktur, Systematis dan Masif) yang di lakukan oleh Karteker, sekdes dan panitia pilkades desa watuwei, yang ingin memenangkan calon nomor urut 2, sebagai pemenang suara terbanyak dalam pilkades desa watuwei.

Dari hasil perolehan suara pilkades desa watuwei, calon nomor urut satu atas nama Piter Leperteri merai rangking 2 dengan jumlah 75 suara. Calon nomor urut dua atas nama Wardilianus ErLeLy sebagai pemenang rangking 1 suara terbanyak dengan jumlah 83 suara dan di susul calon nomur urut tiga atas nama Urbanus Raprap dengan jumlah perolehan 43 suara.

Namun sangat di sayangkan, hasil tersebut harus mendapat gugatan dari calon nomor urut satu sebagai pemenang kedua dalam pemilikan kepala desa Watuwei.

Gugatan keberatan hasil pilkades watuwei yang di lakukan oleh calon nomor urut satu, karena terbukti adanya kecurangan yang di lakukan oleh Karteker pejabat kepala desa, sekretaris desa dan panitia pilkades desa watuwei.

Indikasi kecurangan yang di lakukan oleh karteker, sekdes yang bekerja sama dengan panitia adalah dengan mengeluarkan suket (surat keterangan) ikut memilih.

Suket yang di keluarkan sepihak oleh karteker dan sekdes, terbukti untuk memenangkan calon nomor urut dua.

Karena dari suket-suket yang di keluarkan, di berikan kepada oknum-oknum pendukung nomor urut 2, sebagai pemenang. Namun penerima suket, sekaligus sebagai pendukung pemenang, mereka bukan penduduk desa watuwei, tetapi penduduk desa Nurnyaman dan Wiratan. Dan hal tersebut di buktikan dengan data kependudukan dari discapil kabupaten MBD. Yang menerangkan bahwa 11 orang dari penerima suket benar-benar bukanlah penduduk asli desa watuwei, alias penduduk desa lain.

Padahal dalam amanat UU nomor 6 tahun 2014 tantang desa, sudah sangat jelas. Bahwa, yang berhak memberikan hak suara dalam pilkades, adalah penduduk asli desa setempat.

Selanjutnya jika ada petugas ASN yang bertugas di desa setempat yang lagi melakukan pilkades, dan ingin memberikan hak suaranya dalam pilkades, Minimal harus memiliki data kependudukan yang jelas, dan maksimal telah berdomisili enam bulan di desa tersebut.

Degaul Maromon, sebagai Camat Dawelor dan Dawera, yang berhasil di konfirmasi melalui via telephon, dan di mintai keterangan, atas persoalan terkait dengan kasus sengketa pilkades desa Watuwei.

Degaul mengatakan bahwa, “Dirinya sudah mengingatkan Karteker dan panitia pilkades, agar jangan mengeluarkan suket untuk pemilihan pikades desa Watuwei”.

Lanjut camat, berdasarkan amanat UU maka pilkades desa watuwei harus di jalankan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Karena dalam uu nomor 6 tahun 2014. tenang desa, hal-hal tersebut telah di atur. Dan harus di jalankan oleh setiap warga negara dan sebagai Karteker pejabat kepala desa watuwei, bersama panitia sebagai lembaga independen yang mengatur tentang mekanisme pemilihan, harus mengikuti aturan tersebut. tutupnya.

Namun arahan camat tersebut, terkesannya tidak di dengar oleh Karteker, yang adalah bawahannya.

Malah yang terjadi adalah karteker bersama sekdes mengeluarkan suket secara diam-diam dan sepihak dengan praktek main petak umpet.

Karteker Julianus Slasa, yang di konfirmasi media ini, terkesannya acuh dan tidak mau menjawab.

Piter Leperteri. Sebagai calon nomor urut satu, sekaligus sebagai penggugat hasil pilkades desa Watuwei, yang berhasil di hubungi
melalui via telephone. Menjelaskan bahwa, dirinya berani menggugat hasil suara pilkades desa watuwei, karena memang terbukti adanya kecurangan yang di bangun secara terstruktur, systematis dan masif. oleh karteker, sekdes dan panitia pilkades dengan tujuan memenangkan calon nomor urut 2.

Dan itu terbukti pada saat penyelesaian sengketa pilkades Watuwei pada tanggal (7/12) kemarin.

Dan berdasarkan bukti-bukti yang ada, maka dirinya sebagai penggugat mampu membuat panitia tidak bisa berbuat apa-apa, pada saat penyelesaian sengketa pilkades desa watuwei, yang di selesaikan di balai desa watuwei.

Perluh di ketahui bahwa, setelah hasil gugatan keberatan hasil pilkades desa watuwei di giring ke Tatapen, maka dari hasil koordinasi pihak tatapen dengan Bupati MBD.

Maka Bupati MBD, yang.merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di kabupaten MBD. Langsung merespon persoalan tersebut, dan bupati memerintahkan agar, kasus sengketa pilkades watuwei di kembalikan ke desa. Dan di selesaikan secara kearifan lokal.

Lanjut Piter, ketika dirinya mampuh membuktikan secara hukum bahwa, adanya praktek kecurangan dalam pilkades desa watuwei, Maka dalam penyelesaian tersebut, melahirkan keputusan bersama bahwa; BPD akan membubarkan Panitia pilkades desa Watuwei, karena telah terbukti tidak adil di dalam menjalankan amanah sebagai panitia pilkades desa watuwei. dan yang kedua, secepatnya BPD akan menyurat untuk Julian Slasa segera di gantikan sebagai karteker.

Namun pada tanggal (10/12) tanpa adanya koordinasi bersama anggota BPD, ketua BPD menyurati camat. Dan surat tersebut turut di tanda tangani oleh karteker. Yang berisi 2 point bahwa, segera melakukan pelantikan kepala desa terpilih. Yang kedua, jika penggugat keberatan, maka di arahkan untuk menempuh jalur hukum.

Maka berdasarkan surat sepihak ketua BPD yang di nilai mendukung figur nomor urut 2, maka masyarakat melakukan aksi pemalangan.

Karena masyarakat menilai bahwa, ketua BPD dan karteker telah berhiyanat kepada hasil keputusan bersama, yang telah di sahkan.
Dan secara terang-terangan Ketua BPD dan Karteker telah merusak tatanan adat dan budaya yang berlaku di desa Watuwei, yang selama ini di junjung tinggi oleh.masyarakat. (Tim)

Komentar Facebook
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Selamat datang di website resmi www.radarinvestigasi.id, sebuah website pemberitaan yang terintegrasi dengan media cetak radar investigasi

Copyright © 2017 RADAR INVESTIGASI. Developed by CV. Alfajril Multimedia.

To Top