Diduga Adanya Manipulasi, Warga Tanak Beak resahkan Galian C DLH Lombok Tengah Akan Turun Tangan

dibaca 355x

Lombok Tengah  – Radar Investigasi | Warga Desa Tanak Beak kecamatan Batukliang Utara, kabupaten Lombok Tengah, keberatan dan merasa kesal adanya galian C di desanya.

Menurut salahsatu warga sekitar, galian C tersebut telah dilakukan tiga tahun lalu, dan akhirnya ditutup paksa karena tidak adanya sosialisi yang baik dan tidak dijalankannya sesuai mekanisme di tingkatan desa, Jumat, (26 Juni 2020)

Masyarakat pun kesal dengan ulah Kepala Desa Tanak Beak, Maknun dan Haerudin sebagai penanggung jawab , sekaligus yang memiliki izin galian “Masyarakat merasa kesal karena merasa di kibuli dengan adanya galian yang telah dimulai kembali”tutur warga namanya enggan disebutkan.

Perlu di ketahui, Dengan adanya galian tersebut telah mengundang reaksi dari masyarakat dan menolak adanya galian ditanah Pecatu milik Desa ,
warga menolak pasalnya galian tersebut diduga dapat merugikan petani yang membutuhkan air di hilir tempat galian tersebut,

tidak hanya petani, lanjutnya, namun masyarakat yang berada di empat dusun mulai dari Tanak Beak Timur, Tanak Beak Barat I , Tanak Beak Barat II Juga Dusun Ceking sebagai pengguna air akan berdampak kekeringan

” setelah dilihat dari beberapa bukti mulai dari proses perijinan yang diduga tidak sesuai dan diduga ada pemalsuan dokumen, saya menduga ada manipulasi data dalam perizinan itu, dugaan Pemalsuan Ini akan di Laporkan kepada pihak berwajib” keluhannya

demikian juga masyarakat pengguna Air Sumur akan bergantung pada Aliran air yang ada, jika air tidak ada biasanya sumur sumur warga akan kering, namun oknum perangkat Desa dan kepala Desa Tanak Beak, justru mengibuli masyarakat dengan mengurus izin secara diam diam sehingga menyebabkan kesal atas galian C tersebut .

yang mana galian tersebut, dilakukan berdasarkan izin dari dinas pertambangan Provinsi Nusa Tenggara Barat,.
namun pada izin tersebut terdapat banyak sekali kejanggalan kejanggalan , antara lain yaitu adanya tanda tangan sejumlah kepala dusun dan BPD yang di rekayasa penggunaannya , sehingga masyarakat sudah tidak percaya lagi kepada kepala Desa,

Ketua Badan pemberdayaan Desa (BPD) SUKRAN S.Pd , membenarkan dengan adanya tanda tangan yang digunakan tersebut pasalnya telah dicabut pada tahun 2017 lalu, ” disebabkan Kepala Desa tidak menggunakan prosedur yang benar, dan sempat di minta tanda tangan tersebut dicoret karena di anggap sudah batal, namun justru tanda tangan tersebut malah disalah gunakan kembali”ungkapnya

Kejadiaan tersebut, membuat beberapa anggota BPD kesal, dan juga kop Surat yang terdapat diatas tanda tangan tersebut telah di rekayasa juga tanda tangan Maknun dibuat dobel atas nama masyarakat biasa, tanpa menulis jabatannya ,. disamping itu juga tanda tangan pemilik lahan sandingan tidak ada.

Di tempat yang berbeda, pegawai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kabupaten Lombok tengah, turun ke lokasi penambangan tersebut untuk meninjau lokasi galian setelah membacakan nama nama yang terkait dalam tanda tangan surat izin penggalian , ternyata masyarakat menilai hal tersebut sangat banyak kejanggalan , disamping itu juga oknum mendapatkan rekomendasi karena akan menggali sesuai aturan dan penjelasan di dinas Lingkungan Hidup , yaitu menggali didalam lingkaran delapan meter dari batas, namun dalam kenyataannya kurang dari satu meter.

Sementara itu, menurut Kepala Bidang Lingkungan Hidup, Muhammadun.S.Si, ini sudah menyalahi aturan, dan disaat itu juga beliau meminta galian C dihentikan “apabila terdapat salah satu sarat yang tidak sesuai aturan maka akan terpaksa izin tersebut dibatalkan”tegasnya
Disinggung untuk pencabutan izin pihaknya akan meninjau kembali dan akan berkoordinasi kembali dengan pihak pemerakarsa ” sebelum melakukan penutupan kami akan Akan Tinjau Kembali ke Lokasi dan Berkoordinasi” Tutupnya (*)