Metropolitan

Gawat, Dugaan Korupsi Sertifikat Prona Desa Banyuglugur Libatkan Oknum LSM

SITUBONDO.RADARINVESTIGASI.ID-Berawal dari pengaduan informasi tentang Prona Tahun 2014 dan Tahun 2017 terkait perkara sengketa dugaan korupsi oknum-oknum perangkat Desa Banyuglugur, Kecamatan Banyuglugur dan kawan-kawannya LSM yang diterima oleh Ilham Fahruzi selaku Ketua Lembaga Peduli Lingkungan Hidup (LPLH) di Situbondo, Selasa (7/4/2020).

Mendalami dugaan penyelewengan kewenangan aparatur pemerintah desa yang tidak amanah terhadap prilaku korupsi biaya pengurusan sertifikat tanah atau prona di Desa Banyuglugur Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo, Ilham Fahruzi yang peduli dan pelindung terhadap hak-hak milik warga masyarakat mengumpulkan keterangan saksi-saksi warga setempat yang tidak mau disebutkan nama-namanya di media berita online maupun cetak saat di wawancarai oleh awak media diambil keterangannya.

Salah satu saksi berinisial (S) mengatakan, “Saya berharap ini segera selesai sebelum tambah kacau, dan harapan warga disini yang melaporkan tentang prona ini segera selesai dan jika oknum-oknum aparatur pemerintah desa dan kawan-kawan LSMnya tersebut telah diciduk pihak berwajib (red. Pihak Kepolisian atau Inspektorat Pemkab Situbondo) maka warga masyarakat disini akan kembali kepekerjaan masing-masing, mereka berjuang demi desa dan tidak punya kepentingan lain”, terangnya.

Ilham Fahruzi selaku Ketua LPLH mengatakan, ‘ Metode Prona ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terhadap sandang, pangan, dan papan. Program tersebut dituangkan dalam PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Instruksi Presiden RI No 2 tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia”, jelasnya.

Perlu di ketahui, Pendaftaran tanah secara sistematik (PTSL / Prona) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak meliputi semua obyek pendaftaran yang belum di daftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa / kelurahan. Prona yang populer dengan istilah sertifikasi tanah serentak terorganisir di desa banyuglugur ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban Pemerintah untuk menjamin kepastian dan Perlindungan Hukum atas Kepemilikan Tanah Masyarakat, selain itu nantinya masyarakat yang telah mendapatkan sertifikat dapat menjadikan sertifikat tesebut sebagai modal pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya. “Sangat disesalkan dan bikin geram apabila ada oknum-oknum perangkat desa yang bermain harga pengurusannya melebihi dari Rp. 150.000 pendaftaran kepengurusannya bersama oknum-oknum LSM juga, menarik pembayaran lebih dari sewajarnya inilah yang kami telusuri dan memantaunya terus perkembangan proses hukumnya yang sudah terlaporkan ke Polres Situbondo”, imbuhnya. (ujik)

 

 

Komentar Facebook
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Selamat datang di website resmi www.radarinvestigasi.id, sebuah website pemberitaan yang terintegrasi dengan media cetak radar investigasi

Copyright © 2017 RADAR INVESTIGASI. Developed by CV. Alfajril Multimedia.

To Top