Lintas Daerah

Forum Pemerhati Masyarakat Luwu Utara Angkat Bicara Terkait Adanya Dugaan Jemaah Haji yang Berangkat Bukan Berdomisili di Kabupaten Luwu Utara

Luwu Utara.Radarinvestigasi.id- Tahun ini kuota jemaah haji untuk Kabupaten Luwu Utara yakni sekitar 239 berdasarkan data yang didapat dari Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Luwu Utara.
Menanggapi Kuota jemaah haji kabupaten luwu utara sekitar 239 tahun 2019 tersebut menjadi sorotan oleh Forum Pemerhati Masyarakat Luwu Utara, pasalnya terdapat beberapa nama jemaah haji yang berangkat itu terindikasi bukan berdomisili di Kabupaten Luwu Utara.

“Adanya dugaan masyarakat dari luar luwu utara yang menggunakan kuota haji luwu utara, ini akan kita cari karena berdasarkan informasi yang kami temukan dilapangan, pertama berapa nama dari calon jamaah haji yang berangkat di 2019 ini termasuk yang berasal dari beberapa desa, seperti yang terjadi di desa sumber harum, kecamatan mappideceng, menurut keterangan kepala desa dari 14 nama yang ada, hanya satu yang diakui sebagai masyarakatnya, selebihnya tidak diketahui”, ungkap Min Ansar selaku Koordinator Forum Pemerhati Masyarakat Luwu Utara pada media ini, Rabu, 31/07/2109.

“Seiring dengan itu kami juga melakukan pengecekan langsung ke Dukcapil Luwu Utara membawa NIK dengan nama dari 14 nama itu, ternyata di Dukcapil hanya 2 nama yang terdaftar, satu ada dan satu itu pindah ke kabupaten sidrap, jadi kuat dugaan banyak orang dari luar kabupaten luwu utara yang datang ke luwu utara menggunakan data palsu, seperti KTP palsu atau apakah itu untuk mendapatkan kuota haji di Luwu Utara, ini yang kita laporkan adanya dugaan pemalsuan dokumen disana terkait kuota haji kabupaten luwu utara, sebagai masyarakat mempersoalkan kenapa kemudian masyarakat luwu utara antriannya panjang untuk berangkat haji, ternyata terindikasi ada masyarakat dari luar luwu utara yang mengisi antrian itu, sehingga mengakibatkan antrian menjadi panjang”, cetusnya.

“Padahal kalau kita lihat berdasarkan data yang kami temukan mereka bukan masyarakat luwu utara dan secara hak mereka tidak punya hak berangkat karena mereka tidak punya domisili luwu utara, tidak memiliki identitas luwu utara seperti keterangan Dukcapil dan dari Kepala Desa yang terkait”, tandasnya.

“Menurut Kemenag Kabupaten Luwu mereka tidak bisa membedakan mana KTP asli dan mana KTP palsu karena mereka tidak punya kekuatan untuk itu, mereka hanya mendaftarkan nama yang datang membawa nama KTP Luwu Utara itu mereka daftarkan sesuai dengan KTP mereka, entah apakah itu palsu atau tidak, mereka tidak tahu itu hanya Dukcapil yang bisa mengetahuinya”, kilahnya.

“Kami akan melaporkan nama-nama yang diduga memalsukan dokumen ini, untuk kemudian kita mencari tahu siapa sebenarnya yang membuatkan mereka KTP di Luwu Utara, siapa sebenarnya yang menjembatani mereka. Persoalan ini tidak berdiri sendiri, saya yakin ada orang-orang atau oknum-oknum memfasilitasi orang-orang dari luar karena masif sekali ini, dari 239 jemaah haji yang berangkat tahun 2019 ini, dugaan ada 100 lebih orang dari luar Kabupaten Luwu Utara ikut berangkat di Kabupaten Luwu Utara”, tutupnya dengan nada kesal.

Ditemui ditempat berbedah Chandra Makkawaru, S.Pd,.SH selaku Pengurus Tingkat Wilayah SulSel LPPN RI mengatakan bahwa “hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Menteri Agama nomor 14 tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PMA nomor 20 tahun 2016, pendaftaran jemaah haji dilakukan di Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota domisili jamaah haji sesuai KTP. Jadi masyarakat pemegang KTP di luar Kabupaten Luwu Utara tidak bisa mendaftar haji di Kemenag Kabupaten Luwu Utara”. (tim)

Komentar Facebook
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Selamat datang di website resmi www.radarinvestigasi.id, sebuah website pemberitaan yang terintegrasi dengan media cetak radar investigasi

Copyright © 2017 RADAR INVESTIGASI. Developed by CV. Alfajril Multimedia.

To Top