Metropolitan

Gabungan mahasiswa dan Organisasi Kepemudaan Menggeruduk Kantor DPRD Sintang

Sintang Kalbar.Radar Investigasi.id-Masa aksi damai yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Anak Peladang (ASAP) tersebut datang untuk menuntut para wakil rakyat dan pemerintah memperhatikan hak peladang. Peserta aksi terdiri dari mahasiswa STKIP, Unkas, Staima dan organisasi kepemudaan. Selasa (18/11/2019).

“Dari STKIP 200 mahasiswa turun,” kata Oktovianus Mahendra Ketua Dewan Perwakilan Mahasiwa STKIP Persada Khatulistiwa Sintang.
Okto menegaskan, aksi ini digelar untuk mempertegas kembali terhadap peraturan yang dibuat oleh wakil rakyat dan pemerintah yang mengakomodir kearifan lokal yang memperbolehkan membuka ladang dibawah 2 hektare.

“Kalau boleh, kenapa sekarang ada peladang yang ditangkap. Ini memalukan sekali,” tegasnya.

Selain itu, Okto juga meminta supaya pemerintah dan wakil rakyat menekan kejaksaan dan pengadilan supaya membebaskan enam peladang yang berstatus terdakwa.
“Petani bukan mafia, bukan penjahat. Saya menganggap, jika peladang ditangkap, sebuah kejahatan genosida, pembunuhan massal terhadap budaya kami,” tegas Okto.

Terpisah, Iin Sabiha Anggota Lembaga LKRI perwakilan wilayah Timur Kalbar kepada Media ini mengaku kecewa terhadap pihak yang berwajib, hingga memeja hijau kan ke enam petani tersebut.
Menurut Iin, ini sebuah preseden buruk kedepanya terhadap pemerintah daerah khususnya kabupaten Sintang, kali pertamanya petani/peladang di kabupaten Sintang harus duduk di kursi pesakitan dikarenakan UU No.32 tahun 2009, sehingga akan memicu kedepanya nanti para petani lokal yang sudah terbiasa dengan budaya nya turun temurun dari nenek moyang mereka dalam berladang dan bercocok tanam, Akan di hujani rasa ketakutan untuk berladang sehingga menyebabkan kekosongan padi dan makanan serta sayur sayuran yang terbiasa mereka dapatkan dengan mudah seperti sedia kalanya, dengan sistem berladang, sehingga akan menyebabkan kelaparan kedepanya untuk masyarakat yang jauh di pedalaman kabupaten Sintang yang telah terbiasa hidup berladang.

Iin juga menyuarakan kepada pemerintah daerah kabupaten Sintang kedepanya memberikan, Regulasi yang bisa menyeimbangkan antara kepentingan masyarakat dan Negara terkait UU no 32 tahun 2009, Mengingat dampak sosial serta budaya masyarakat di pedalaman kabupaten sintang, untuk berlaku Arif dan bijaksana dalam memandang kepentingan masyarakat”, terang Iin.( Irfan )

Komentar Facebook
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Selamat datang di website resmi www.radarinvestigasi.id, sebuah website pemberitaan yang terintegrasi dengan media cetak radar investigasi

Copyright © 2017 RADAR INVESTIGASI. Developed by CV. Alfajril Multimedia.

To Top