Metropolitan

GPP MBD Menyurati Polda Provinsi Maluku

Maluku-RadarInvestigasi.id-
GPP MBD alias gerakan pemuda peduli maluku barat daya, menyurati polda maluku, melalui surat nomor; 15/Eks/DPP(GPP-MBD)/XI/2019.
denga perihal; Permohonan pengawasan Polda Maluku kepada kinerja Polres MBD, dalam penyelesaian kasus dugaan penyelewengan ADD desa Watuwei.

Surat tertanggal 23/11/2019, yang di layangkan oleh pemuda peduli MBD ini, karena merasa adanya keterlambatan dari pihak Kepolisian Pores Maluku Barat Daya, dalam menangani laporan masyarakat desa Watuwei (26/10).

Stevanus Termas, S.sos. sebagai ketua GPP-MBD dalam keterangannya kedapa media ini, melalui via telephone dan juga via whatsap. Dengan tegas mengatakan bahwa, sebagai ketua GPP-MBD, langkah yang telah di lakukan dengan menyurati Polda Maluku adalah, untuk dapat mengawasi kinerja Polres mbd dalam menangani laporan masyarakat desa watuwei, terkait adanya dugaan penyelewengan ADD desa Watuwei.

“Kami meminta kepada polres mbd agar, kasus ini harus secepatnya mendapatkan kepastian hukum”. Karna yang di inginkan oleh masyarakat, adanya kepastian hukum atas laporan mereka. Bukan hanya kepastian pemeriksaan semata. Tandasnya.

Lanjut Nus, jangan sampai para kepala desa di kabupaten mbd, terkesannya kebal hukum. Olehnya itu, dirinya meminta agar adanya kerja sama yang baik dari semua instasi yang ada. Sehingga kasus dugaan penyelewengan add desa Watuwei ini bisa secepatnya menemui titik terang. Tutupnya.

Gencarnya berbagai media dalam pembritaan terkait dengan adanya desa-desa siluman di beberapa provinsi di Indonesia, telah menjadi sorotan publik yang sangat serius. Sehingga keseriusan pemerintah pusat dalam menangani masalah desa-desa siluman ini benar-benar terlihat saat ini.

Tampak lain yang tidak kalah viral saat ini adalah, banyaknya para kepala desa di wilayah bagian Indonesia barat dan tengah tersandung dengan kasus korupsi dana desa, dan mendapat penginapan gratis di jeruji besi.

Lalu apakah di wilayah Indonesia timur, dan lebih khusus lagi kabupaten Maluku Barat Daya, tidak memakai hukum positif dalam penindakan praktek-praktek nakal dari para kepala desa yang ada.? Ataukah, jangan-jangan adalah praktek main mata yang terjadi di wilayah hukum polres mbd, sehingga pihak polres mbd sangat sulit dalam menuntaskan setiap laporan dari masyarakat. (tim)

Komentar Facebook
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Selamat datang di website resmi www.radarinvestigasi.id, sebuah website pemberitaan yang terintegrasi dengan media cetak radar investigasi

Copyright © 2017 RADAR INVESTIGASI. Developed by CV. Alfajril Multimedia.

To Top