Metropolitan

Kades Pesisir Besuki Ahmadi Diduga Menjadi Penyerobot Hak Milik Tanah Rakyat

SITUBONDO.RADARINVESTIGASI.ID- Berdasarkan laporan informasi dari warga masyarakat Desa Pesisir Kec. Besuki yang diterima oleh Ketua Peduli Lingkungan Hidup Masyarakat (LPLH) Ilham Fahruzi terkait pelaporan dugaan penyerobotan atau perampasan secara ilegal terhadap tanah hak milik warga masyarakat dilakukan oleh Kades Pesisir (Terlapor / Terduga) di Situbondo , Rabu, (8/4/2020).

Dugaan penyerobotan terhadap sebidang tanah yang berNomor Persil:622/5 Klas D.III luas 278 Da(2780 m) Lokasi Dusun Lesanan Kidul Rt:01/Rw:01 Desa Pesisir Kec. Besuki dilakukan oleh Pemerintah tingkat desa pesisir yaitu Kades Ahmadi yang dilaporkan ke Polres Situbondo guna untuk diperadilkan di meja hijau situbondo oleh seorang PNS, Abu Haeri (59) warga Sidoarjo yang mengaku pemilik tanah sah tersebut.

Abu Haeri mengatakan, “Seseorang yang menguasai sebidang tanah tanpa memiliki atas hak dalam bentuk apapun, dimana diatas tanah tersebut terdapat pemegang hak yang sah. Setelah diperingati ternyata si penyerobot tanah tersebut tetap bertahan dan tidak mau keluar dari tanah dimaksud dalam katagori seperti ini maka hal tersebut adalah tindak pidana penguasaan lahan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dan bisa dipidanakan
sebagaimana dimaksud di dalam
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya”, jelasnya.

Ilham Fahruzi selaku Ketua LPLH menyikapi dengan mengatakan, “Perkara penyerobotan tanah tersebut bisa dimasukkan dalam pelanggaran pidana sebagaimana tertulis dalam KUHP Buku II Bab XXV, perbuatan curang seperti penyerobotan tanah dapat diancam dengan hukuman pidana penjara maksimal empat tahun. Pasal 385 terdiri dari 6 ayat ini mendefinisikan secara jelas akan tindakan kejahatan tersebut. Segala bentuk kejahatan yang terdapat dalam pasal 385 ini disebut dengan kejahatan Stellionnaat, yang mana merupakan aksi penggelapan hak atas harta yang tak bergerak milik orang lain, seperti tanah, sawah, kebun, gedung, dll”, terangnya.

Lanjut Ilham Fahruzi mengatakan, “kami sebagai pembela dan pelingdung bangsa atau rakyat indonesia sangat geram karena itu juga melanggar Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bumi, air, ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan kekayaan nasional Bangsa Indonesia (dalam hal ini rakyat atau warga masyarakat Indonesia)”, imbuhnya.

Pihak korban penyerobotan lahan tanah milik Abu Haeri, meminta kepada Lembaga Peduli Lingkungan Hidup (LPLH) di Situbondo dan awak media online maupun cetak agar selalu melakukan pantauan proses hukumnya secara terus menerus. (Ujik)

Komentar Facebook
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Selamat datang di website resmi www.radarinvestigasi.id, sebuah website pemberitaan yang terintegrasi dengan media cetak radar investigasi

Copyright © 2017 RADAR INVESTIGASI. Developed by CV. Alfajril Multimedia.

To Top