Metropolitan

Kesbangpol Keluarkan Legalitas Kepengurusan GIWA NUSANTARA Kabupaten Asahan

Asahan. Sumatera Utara.Radarinvestigasi.id-Gerak cepat Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gitran Watch Nusantara Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara daftarkan Legalitas Kepengurusan Periode 2019 – 2024 ke Kantor Kesbangpol Kabupaten Asahan. Hal tersebut merujuk pada Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gitran Watch Nusantara dengan Nomor : 02/SK-DPD/LSM GIWA-NUS/XI/2019 pada Tanggal 15 November 2019 lalu. Seperti diketahui bahwa Legalitas Gitran Watch Nusantara telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia dengan Nomor : AHU-0006721.AH.01.07.TAHUN 2019 pada Tanggal 01 Juli 2019, Selain itu juga telah disyahkan oleh Notaris Juliana Rosali Harahap,SH,M.Kn dengan Nomor 07 tanggal 26 Juni 2019.

Kurniawan Hasibuan selaku Pendiri dan Ketua Umum DPP Gitran Watch Nusantara saat dimintai Tanggapan nya Pada Jumat 20/12/2019 mengaku telah mendapatkan Informasi dari Pengurus DPD Giwa Nusantara Kabupaten Asahan bahwa Kesbangpol Kabupaten Asahan telah mengakui Keberadaan Dewan Pimpinan Daerah Gitran Watch Nusantara Kabupaten Asahan yang dipimpin oleh Bobo Sutejo sebagai Ketua DPD, Zulkarnain Hasibuan sebagai Sekretaris DPD, Nanda Marito Surbakti sebagai Bendahara DPD serta Pengurus lainnya. “ Saya sudah dapat Informasi dari Saudara Bobo Sutejo bahwa Kesbangpol telah mengakui Keberadaan Giwa Nusantara Kabupaten Asahan dengan Nomor : 240/1115/Kesbang yang ditanda tangani oleh Drs.Sori Muda Siregar dengan NIP.19650513 199402 1 001 selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Asahan, jelas nya.

Ditambahkan nya juga bahwa setelah terdaftar nya Giwa Nusantara di Kabupaten Asahan untuk segera melakukan Audensi ke Bupati, Kejari,Kapolres,DPRD dan Instansi lain yang dianggap Penting untuk Perkenalan Visi dan Misi Gitran Watch Nusantara selaku Sosial Control yang Mengawasi dan Memonitoring Penggunaan Keuangan /Anggaran Negara yang bersumber dari Dana APBN,APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Asahan serta Kebijakan Publik, Tambahnya. Perlu diketahui bahwa Surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Selanjutnya berdasarkan Permendagri Nomor 57 tahun 2017 tentang pendaftaran dan pengelolaan Sistem informasi Organisasi Kemasyarakatan. (KH/Rls)

Komentar Facebook
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Selamat datang di website resmi www.radarinvestigasi.id, sebuah website pemberitaan yang terintegrasi dengan media cetak radar investigasi

Copyright © 2017 RADAR INVESTIGASI. Developed by CV. Alfajril Multimedia.

To Top