Metropolitan

Kewenangan Desa Pada Pengelolaan Dana Desa

Makassar.Radarinvestigasi.id-Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan kepulauan provinsi Sulawesi Selatan hari ini (13/02/2020) melaksanakan Lokakarya Advokasi Peraturan Desa yang diadakan di Dalton Hotel Jl.Perintis Kemerdekaan Kota Makassar yang difasilitasi oleh Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementrian Desa.

Tujuan dari kegiatan ini sebagaimana disampaikan oleh Lilis Yuliana Selaku Panitia penyelenggara sekaligus sebagai kepala seksi Analisis Penyusunan Peraturan Desa Direktorat PMD mengatakan bahwa, kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan, hambatan, dan masalah dalam Implementasi kewenangan Desa dan penyusunan peraturan Desa.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Pangkep (Abdul Haris Has) dalam sambutannya beliau mengatakan bahwa “Tahun Anggaran 2020 kabupaten Pangkep mendapatkan Anggaran Dana Desa sebesar Rp. 72 Miliar, sedangkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 80 miliar sehingga masing-masing Desa mendapatkan antara 2,3 sda 2,7 Miliar perdesa. Diharapkan dengan Dana Desa ini bisa menjadi penunjang bagi kegiatan di Desa”, Beliau menambahkan bahwa Diharapkan Desa dapat menyusun Regulasi di Desa yang disesuaikan dengan Kebutuhan Desa.

Menurut salah satu pendamping Desa selaku peserta lokakarya (Andi Hikma) mengatakan bahwa “tidak semua hasil Musyawarah Desa (Musdes) itu di akomodir di APBDes dan menjadi kewenangan Desa dikarenakan terbentur oleh aturan Pihak-pihak terkait, seperti halnya hutan provinsi, taman nasional dan pembangunan yang di Danai oleh APBD dan APBN yang berada di Desa” termasuk hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Pamsimas tidak bisa masuk menjadi aset Desa dikarenakan Pamsimas mempunyai aturan sendiri tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, kepala bidang pemerintah desa kabupaten Pangkep (Dzulfadhli) menjelaskan bahwa; Berdasarkan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah no.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang no.6 Tahun 2014 tentang desa yang menegaskan tentang kewenangan desa yang meliputi antara lain: kewenangan berdasarkan Hak asal usul desa, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah ditemukannya solusi terhadap permasalahan dalam Implementasi kewenangan desa dan penyusunan peraturan desa, penyusunan produk hukum desa, perencanaan penggunaan dana desa, pengelolaan keuangan desa serta pengawasan penggunaan dana desa yang dapat dijadikan bahan pembelajaran oleh para pelaku pembangunan desa, baik di desa, daerah maupun pusat, serta diperolehnya masukan untuk desain kebijakan prioritas penggunaan dana desa dan advokasi kewenangan dan peraturan desa kedepannya.

Kegiatan ini di hadiri oleh unsur Pemerintah dan masyarakat kabupaten Pangkep yang terdiri dari Dinas PMD kabupaten Pangkep, Bappeda, sekda kabupaten, Inspektorat, Tanaga Ahli P3MD kabupaten, camat, kepala desa dan BPD dari 23 Desa terpilih dikabupaten Pangkep, serta Pendamping Desa dari 11 kecamatan. (lm)

Komentar Facebook
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Selamat datang di website resmi www.radarinvestigasi.id, sebuah website pemberitaan yang terintegrasi dengan media cetak radar investigasi

Copyright © 2017 RADAR INVESTIGASI. Developed by CV. Alfajril Multimedia.

To Top