Lintas Daerah

Maraknya Pembangunan Fisik Dana Desa Nyebrang Tahun, Ini Tanggung Jawab Siapa?

Sultra.Radarinvestigasi.id-Tidak terasa, sudah tiga tahun pemerintah pusat menetapkan desa sebagai ujung tombak pembangunan Nasional dan dalam kurun waktu itu pula desa menjadi tolok ukur peningkatan ekonomi bangsa dengan di gelontorkannya Dana Desa cukup besar.

Untuk memaksimalkan penyerapan Dana Desa ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) juga telah membentuk beberapa tim pendamping mulai dari pusat sampai tingkat desa dan regulasinya pun telah ada.

Namun ironis, di Sulawesi Tenggara masih di jumpai pengelolaan dana desa yang melenceng dari Regulasi, baik mengacu dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendagri 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Bagaimana tidak, di kabupaten Konawe misalnya, tepatnya di desa Tani Indah Kecamatan Kapoiala hingga bulan Maret tahun 2018 ini masih di temukan pekerjaan rehabilitasi Jembatan yang belum selesai bahkan terkesan terbengkalai, jelas hal ini sangat bertentangan dengan Permen 113 thn 2014 pasal 2 ayat 2.

Di temui di salah satu warung kopi di kota Kendari Rabu 21 Maret sekira pukul 19.30 Wita, sang kades menganggap bahwa itu bukan kesalahan Kauasa Pengguna Anggaran (Kades:red) melainkan kesalahan pemerintah yang lambat mencairkan dana desa tahap II Tahun 2017.

“Itu jelas bukan kesalah kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran pak karena dana itu baru bisa kami cairkan pada akhir bulan 12 tahun 2017, yang salah adalah pemerintah” uangkap sang kades sambil ngopi.

Selain proyek yang terbengkalai, di desa ini juga ada indikasi kesalahan prosedur pengelolaan keuangan desa, dimana Sekretaris Desa yang seharusnya bertindak selaku koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) itu tidak di libatkan.

Dari pantauan media ini, kondisi ini terjadi di beberapa desa di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Terkait persoalan ini, Wakil Ketua II Ikatan Penulis Dan Jurnalis Indonesia (IPJI) DPW Sulawesi Tenggara, Anas Lamaliga saat di temui di Unaha juga angkat bicara, menurutnya dalam hal pendampingan program pembangunan desa ada beberapa unsur tidak di libatkan sehingga program-program di desa tidak berjalan efektif sesuai yang tertuang dalam Permen PDTT No.3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa.

“Kami selaku pendamping pihak ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf C Undang-Undang No.3 Tahun 2015 siap memberi masukan dalam hal pelaksanaan program desa sesuai Tupoksi kami” Jelas beliau dengan nada tegas.
(Fardy Pangara).

Komentar Facebook
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Selamat datang di website resmi www.radarinvestigasi.id, sebuah website pemberitaan yang terintegrasi dengan media cetak radar investigasi

Copyright © 2017 RADAR INVESTIGASI. Developed by CV. Alfajril Multimedia.

To Top