Lintas Daerah

Motor Dilelang Sepihak, WOM Finance Tbk Cabang Kota Palopo Dipolisikan

Palopo.Radarinvestigasi.id.Berdasarkan tindakan yang dilakukakan oleh pihak WOM Finance Tbk Cabang Kota Palopo yakni dengan menarik secara sepihak satu unit motor yamaha Aerox 155 cc yang masih dalam proses kredit atas nama ibu Masnawati,S.Pd tersebut berujung ke Kepolisian.

Ibu Masnawati selaku atas nama unit motor tersebut merasa sangat dirugikan sehingga melapor ke Polres Kota Palopo terkait Dugaan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh pihak WOM Finance Tbk Cabang Kota Palopo beberapa bulan yang lalu.

“Saya tidak terimah perilaku pihak WOM Finance selaku kreditur terhadap saya, karena telah menarik dan melelang kendaraan yang sementara saya kredit tanpa sepengetahuan saya sebagai debitur, hal ini saya ketahui setelah pihak keluarga mendatangi pihak kantor yakni WOM Finance cabang kota Palopo, pihak keluarga saya kaget ketika menanyakan kepada pihak WOM Finance terkait keberadaan motor tersebut, motor dengan merek Yamaha Aerox 155 tersebut atas nama ibu Masnawati S.Pd kata salah satu pihak WOM Finance sudah dilelang”, ungkap Masnawati kepada media ini.

“Yang saya sayangkan kenapa tidak ada yang namanya SP1, SP2 dan SP3, biasanya ketika pihak Finance sebelum melakukan eksekusi terlebih dahulu melayangkan surat tersebut, sehingga saya sebagai debitur sangat merasa dirugikan karena saya sudah bayar angsuran motor tersebut selama 18 bulan dari total angsuran 35 bulan, ini berarti sudah lebih seperdua saya bayar angsuran motor tersebut (red:sisah 17 bulan), jadi saya harap pihak perusahaan dalam hal ini WOM Finance harus bertanggung jawab atas kerugian yang saya alami”, tambahnya dengan nada kesal.

Sejak tahun 2012, Kementerian Keuangan telah menerbitkankan peraturan yang melarang leasing untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak pembayaran kredit kendaraan (Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012)

Ditemui diruang kerjanya Fajar Selaku Kepala Kolektor WOM Finance Tbk cabang Kota Palopo saat dimintai keterang terkait hal tersebut mengatakan bahwa “yang saya masalahkan adalah motor digadai 12 juta, surat pernyataanya itu ada sama saya sekarang, jadi proses pelelangan kemarin, berapa ininya kolektor bilang sudah tidak di ini, adapun unit motor tersebut menunggak sudah masuk 2 bulan lebih, baru ini beberapa bulan kedepan tidak ada pembayaran terus unit digadaikan, makanya saya bilang tidak bisa digadaikan kalau belum lunas, kita sudah bawa surat penerakinnya kita masuk ternyata sudah digadai, kita bilang lebih baik dibayar ketimbang ditarik pasti rugi debiturnya, masalahnya ko digadai, motor ditelusuri ternyata digadai, sudah 4 kali lari-larinya ini motor, atas namakan yang diselatan, baru yang dibalandai yang pakai, baru dikasi haji Madura, kemudian pak Rober”, ungkapnya.

Ditemui ditempat berbeda Bang Saiful, SH selaku Praktisi Hukum mengatakan bahwa “Pada prinsipnya perusahaan tidak boleh mengambil motor ataupun harta benda Anda lainnya yang jadi jaminan fidusia dengan seenaknya sendiri. Melainkan harus melalui keputusan dari Pengadilan. Benda yang dijaminkan secara fidusia (leasing) diberikan Akta Jaminan Fidusia (Pasal 5 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia/UU Fidusia). Akta tersebut memiliki hak eksekutorial, artinya perusahaan leasing (kreditur) berhak mengambil atau mengeksekusi objek tersebut tersebut jika debitur wanprestasi/ingkar janji (Pasal 15 UU Fidusia)”, ungkapnya.

“Adapun pelaksanaan eksekusinya harus tetap mengikuti prosedur pelaksanaan suatu keputusan pengadilan. Artinya sesuai dengan Pasal 196 ayat (3) HIR (Herzien Indonesis Reglement) kreditur harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar dilaksanakan eksekusi atas benda jaminan berdasarkan titel eksekutorial Sertipikat Jaminan Fidusia tersebut”, terangnya.

“Kemudian pengadilan akan memberitahu Anda agar menyerahkan motor maupun harta benda anda yang lain yang dijadikan jaminan untuk dieksekusi secara sukarela, jika Anda tidak mau, maka pengadilan akan memerintahkan juru sita untuk menyita kendaraan ataupun harta benda Anda yang merupakan objek jaminan fidusia tersebut”, kilahnya.

“Objek yang disita tersebut kemudian akan dijual dengan cara dilelang di muka umum dan hasilnya digunakan untuk melunasi utang Anda kepada perusahaan leasing”, tambahnya.

“Soal pelelangan di depan umum ini menjadi hak sepenuhnya dari perusahaan (kreditur) berdasarkan Pasal 29 UU Fidusia. Artinya kreditur melaksanakan penjualan atau eksekusi berdasarkan kekuasaannya sendiri atau parate eksekusi dan tidak lagi melibatkan pengadilan maupun jurusita untuk melakukan penjualan di muka umum atau lelang”, tutupnya. (tim)

Komentar Facebook
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Selamat datang di website resmi www.radarinvestigasi.id, sebuah website pemberitaan yang terintegrasi dengan media cetak radar investigasi

Copyright © 2017 RADAR INVESTIGASI. Developed by CV. Alfajril Multimedia.

To Top