Lintas Daerah

Orator Muda, Irsyad Amir Kembali Berjuang bersama Buruh dan Masyarakat Dalam menolak Revisi UUTenaga kerja dan Kenaikkan BPJS

Morowali.Radarinvestigasi.id-Pada tanggal 2 Oktober 2019 Sejumlah  Buruh dan Serikat, Pastikan dirinya Unjuk rasa menolak Revisi UU Ketenagakerjaan dan Kenaikkan BPJS di DPRD Kab. Morowali.

Melalui sambungan Pernyataan sikap salah seorang Orator di Kabupaten Morowali, Irsyad Amir mengatakan bahwa dirinya akan hadir pada Demo yang akan di gelar nantinya pada 2/10/2019 di DPRD  dengan tuntutan pokok Ketenagakerjaan yang merivisi Undang-undang No 13 Tahun 2003, Kenaikkan  BPJS yang di nilai sangat merugikan sama sekali baik buruh maupun Masyarakat.

“Untuk itu kami dari Gerakan Rakyat dan Buruh Bersatu yang merupakan Aliansi yang terdiri dari Gabungan Serikat Buruh dan masyarkat bersatu yg ada di Kab Morowali dengan ini menyatakan menolak rencana Revisi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan tersebut”  tandasnya Orator Muda Kab. Morowali, Irsyad Amir dalam rilisnya kepada Awak Media, 23/9/2019.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan pernyataan Presiden Republik Indonesia yang akan membuka peluang investasi seluas-luasnya dengan mempermudah segala sesuatu yang dianggap menghalangi investor untuk masuk ke Indonesia di mana salah satu yang dianggap penghambat adalah Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dianggap oleh pemerintah dan juga pengusaha memberatkan pengusaha.

Padahal jika kita melihat secara keseluruhan dan membandingkan dengan negara lain Undang – undang Ketenagakerjaan yanga ada saat ini sudah fleksibel.

Bagaimana lagi nantinya jika undang-undang ini direvisi dengan hanya mengakomodir kepentingan pengusaha dan investor hal ini justru akan semakin menggerus perlindungan terhadap kaum buruh dan juga menghilangkan hak-hak buruh, hal ini juga terlihat dari munculnya keinginan revisi ini adalah untuk kepentingan pengusaha dan investor bukan untuk kepentingan buruh/pekerja.

Kami akan terus mengawal issu ini karena kami nantinya tidak mau revisi ini dipaksakan tiba-tiba di sahkan seperti halnya revisi Undang-undang KPK yang dipaksakan.

Sama halnya  kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga 100% ini juga sangat menimbulkan Kekhawatiran, Jika ini terjadi.

Hal ini juga kami nyatakan kami tolak karena ini pastinya sangat menyulitkan kaum buruh dan juga masyarakat luas karena kebijakan ini sangat tidak beralasan dan juga sangat memberatkan perekonomian masyarakat karena sama sekali tidak dibarengi dengan peningkatan penghasilan masyarakat itu sendiri.

Bagaimana mungkin akibat dari sistem yang tidak baik dalam pengurusan BPJS justru solusinya adalah membebankan kepada masyarakat.

Untuk itu pada hari rabu tgl 2 oktober  kami akan melakukan demontrasi penolakan ke gedung DPRD Kab Morowali selaku perwakilan rakyat yg akan menyampaikan ke DPR-RI yang intinya menolak kedua kebijakan tersebut dan jika tidak ada tanggapan serius maka kami akan tetapi  melakukan aksi turun ke jalan, Ungkap Sang Orator  Kab. Morowali. ( Rahman, S.E)

Komentar Facebook
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Selamat datang di website resmi www.radarinvestigasi.id, sebuah website pemberitaan yang terintegrasi dengan media cetak radar investigasi

Copyright © 2017 RADAR INVESTIGASI. Developed by CV. Alfajril Multimedia.

To Top