Lintas Daerah

Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Aru Dipending

Dobo.Radarinvestigasi.id-Kepala Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru, Umar Ruly Lonjo, SH. kepada wartawan media ini, diruang kerjanya, selasa 26/06/18, mengatakan bahwa penyaluran pembangunan Rumah tidak layak Huni bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru, untuk sementara dipending. Alasannya adalah banyak pengaduan masyarakat tentang berbagai kekurangan dilapangan dalam proses penyaluran bantuan.

Selain itu sebagai kepala dinas yang baru dirinya perlu memperoleh informasi untuk mengkaji ulang data-data yang akurat tentang penyaluran bantuan kepada 10 kelompok yang sudah jalan. Tujuannya adalah untuk membenahi dan mengevaluasi kembali, apakah penyalurannya dapat memberikan manfaat, ataukah kerjanya hanya asal-asalan.

“Ketika saya masuk disini, penyaluran bantuan rumah tidak layak huni kepada rakyat, untuk sementara saya pending dulu”. Tujuannya adalah untuk membenahi dan mengevaluasi 10 kelompok yang sudah jalan, dan saya mau menerima laporannya, apakah penyalurannya dapat memberikan manfaat, ataukah kerjanya asal-asalan? Ujarnya.

Kronologisnya, bahwa bantuan pembangunan Rumah tidak Layak Huni, bersumber dari Dana Alokasi Khusus (Dak) tahun anggaran 2016 dengan nilai 15 Milyar Rupiah. Sebelum Dinas Perumahan Rakyat dimekarkan, dana ini mengendap di DIPA-nya Dinas PUPR, dan sampai tahun anggaran 2016 berakhir, dana tersebut tidak direalisasikan, entah apa alasannya, Tuhan saja yang mengetahuinya.

Oleh karena dana tersebut tidak direalisasika, maka dikenakan denda finalti sebesar 3 milyar Rupiah, sehingga tinggal hanya 12 milyar rupiah. Oleh karena penyaluran bantuan dimaksud sudah gagal ditahun 2016, maka diharapkan sisa dana 12 milyar tersebut bisa jalan ditahun 2017. Ternyata apa yang diharapkan jauh dari kenyataan, karena tidak dimasukan dalam pembahasan APBD murni tahun 2017. Dana tersebut kemudian mengendap direkening pemda Aru, menunggu sampai pembahasan APBD perubahan, barulah dibahas dan dimasukkan dalam DIPA-ny Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan nilai 12 Milyar Rupiah.

Setelah ditetapkan didalam Perubahan, sejak itulah dana tersebut dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru. Dari nilai 12 Milyar rupiah yang dianggarkan, 600 juta rupiah dipotong untuk operasional, sehingga tinggal 11,4, milyar rupiah yang akan disalaurkan kepada rakyat. Menurut Umar, dirinya baru menjabat bulan kemarin, setelah pa Moh. Jumpa dan Pa Ulis Notanubun, tetapi sesuai laporan yang diterima, baru 10 kelompok yang sudah berproses, dari total 48 kelompok yang direncanakan. Sebagai kepala dinas yang baru, Umar mengaku, pihaknya sementara pending proses penyaluran, untuk dilakukan evaluasi dan pembenahan, terhadap mekanisme penyaluran yang terkesan merugikan masyarakat sebagai penerima bantuan.

“Dari 10 kelompok yang sudah jalan ini, kita benahi dan evaluasi dulu, kemudian kita menyampaikan laporan ke Jakarta. Dari evaluasi yang kita lakukan kita akan membangun strategi baru, memulai dengan perencanaan dan proses mekanisme penyaluran bantuan yang cepat, tepat dan bermanfaat. Janganlah kita menunggu sampai tiba saat, tiba akal, akhirnya bisa terjadi penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran. Terangnya.

Kepada wartawan media ini, sejumlah warga penerima bantuan, sesalkan mekanisme penyaluran bahan yang sifatnya hanya merugikan. Seperti penyaluran bahan Semen yang didistribusikan sudah berbulan-bulan, sementara batu-bata dan pasir belum disalurkan sampai sekarang. Pada akhirnya, semen sudah rusak, pasir dan batu-bata pun tak kunjung tiba. Sudah tentu warga akan menderita kerugian atas kondisi yang ada. Menanggapi persoalan tersebut, Umar menjelaskan, pihaknya akan mengambil langkah dengan memanggil pihak-pihak yang bertanggungjawab, untuk memperbaiki kesalahan dalam proses penyaluran bantuan kepada masyarakat.

“Dari masalah ini saya sudah sampaikan bahwa ini akibat perencanaan yang tidak matang. Dan karena itu saya pending, dan akan memanggil pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi dilapangan. Perencanaan mesti diperhitungkan dengan matang, seperti dalam penyaluran material antara pasir dan semen, mana yang harus didahulukan itu yang harus dilakukan, jangan asal-asalan. Tiba saat tiba akal. Itu tidak boleh. tukasnya.

Dikatakan, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana mengantisipasi kondisi, jangan sampai bantuan terbengkalai dilapangan dan tidak memberikan manfaat kepada rakyat. Menurutnya, penyaluran material bantuan mesti diperhitungkan dengan baik sehingga tidak menghasilkan kerja yang konyol dan sia-sia.

Umar meminta agar semua pihak yang terkait, dapat bekerja sama dengan baik, agar penyaluran bantuan rumah tidak layak huni benar-benar dapat memberikan manfaat kepada rakyat. “mari kita atur dengan baik supaya bantuan ini, benar-benar dapat memberikan manfaat kepada rakyat. Pintanya. (*)

Komentar Facebook
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Selamat datang di website resmi www.radarinvestigasi.id, sebuah website pemberitaan yang terintegrasi dengan media cetak radar investigasi

Copyright © 2017 RADAR INVESTIGASI. Developed by CV. Alfajril Multimedia.

To Top