Lintas Daerah

Pemda Tak Berdaya Hadapi PT. PBR

Dobo.Radarinvestigasi.id-Pemerintah Daerah, dalam hal ini, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku, maupun Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Aru mengalami kesulitan dan tak berdaya lagi untuk mengupayakan pembayaran Pesangon sejumlah ex Karyawan PT. Pusaka Benjina Resoaurces, yang sudah dikeluarkan anjuran oleh mediator dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku.

Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Aru, Jhon Tabela, S.Sos, diruang kerjanya belum lama ini, terkait proses pesangon karyawan PT.PBR sejak bulan pebruari 2018 hingga sekarang belum ada titik terang.

Menurut Tabela, kesulitan dan ketidak berdayaan ini, terjadi akibat Manajemen PT. PBR sebagai pengambil keputusan, tinggal di Jakarta Pusat, sementara manajemen operasional perusahaan tinggal di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru. “Yang menjadi kesulitan dinas adalah perusahaannya di Kabupaten kepulauan Aru tetapi manajemennya pengambil keputusan berada di Jakarta pusat.

Sehingga apabila ada masalah, maka harus menunggu keputusannya dari Jakarta karena manajemen sebagai pengambil keputusan ada di jakarta. Ini yang menjadi kesulitan kita. kita berhadapan dengan orang-orang yang bukan pengambil keputusan dan selalu berdalih, “nanti tanyakan orang Jakarta”.Ini kita pusing berhadapan dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Aru tetapi pengambil keputusannya di Jakarta”. Tandasnya.

Dalam upaya pembayaran pesangon karyawan PT PBR sejumlah 35 orang yang didampingi oleh Kuasa Hukum dan sudah dikeluarkan anjuran oleh mediator Provinsi Maluku, bahwa PT PBR segera membayar pesangon sesuai jumlah yang ada dalam Anjuran. Disisi lain ada juga satu (1) orang karyawan Personalia yaitu ibu Costanta Yalmaf. Secara sendiri-sendiri menuntut pembayaran pesangon sesuai UU Nomor 13 tahun 2003, tentang ketenagakerjaan, dan mediator Provinsi Maluku, juga sudah mengeluarkan anjuran bahwa PT PBR harus membayar pesangon sesuai jumlah yang ada dalam anjuran.

Menurut Tabela PT PBR menolak dan tidak mau membayar pesangon yang telah ditetapkan dalam anjuran oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku, dengan alasan yang tidak jelas. “Artinya upaya mediasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi sampai dikeluarkannya Anjuran untuk pembayaran pesangon, itu diharapkan kedua belah pihak, baik perusahaan maupun Karyawan dapat menerima apa yang telah diuapayakan. Tetapi apabila ada salah satu pihak yang tidak menerima keputusan anjuran tersebut, maka pengadilan Hubungan Industrial itu terbuka. Oleh karena itu masalah ini dikembalikan kepada kuasa Hukum untuk ditindaklanjuti melalui Pengadilan Hubungan Industrial, karena PT PBR sudah menolak dan tidak mau membayar pesangon yang telah ditetapkan dalam anjuran Mediator”. Terangnya.

Komentar Facebook
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Selamat datang di website resmi www.radarinvestigasi.id, sebuah website pemberitaan yang terintegrasi dengan media cetak radar investigasi

Copyright © 2017 RADAR INVESTIGASI. Developed by CV. Alfajril Multimedia.

To Top