Lintas Daerah

Pemilik Lahan Kebun Minta Maikel Mongkau Hentikan Aksi Ilegal Logging

RADARINVESTIGASI.ID HALMAHERA TENGAH – Meskipun tahun 2018 ini telah diterapkan Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan (SIPUHH) dan Sistem Informasi PNPB Online (Simponi) untuk mendukung implementasi sistem ini kepada petugas perusahaan yang ditugaskan sebagai operator dilapangan. Sebab, hanya dengan diterapkannya SIPUHH dan Simponi, perusahaan bisa beroperasi IUPK-hutan alam dan hutan tanaman bisa mengurus dokumen kayu secara online.

Dan dokumen bisa dicetak langsung setelah membayar iuran yang juga melalui online tersebut. Namun sayang, aksi yang dilakukan salah satu pengusaha kayu olahan di Desa Sakam ini yakni Maikel Mongkau alias Windri yang juga Bendahara Desa sekaligus anak mantu Kepala Desa Sakam ini dikabarkan telah mendatangkan sejumlah pekerja kayu olahan dari luar untuk melakukan pembalakan liar di Desa Sakam yang diduga tidak mengantongi izin tersebut karena belum ada penampungan kayu dan irisan somel (mesin somel) dimana salah satu syarat dalam mendistribusikan kayu olahan harus memiliki izin industry yang dikeluarkan secara online oleh Sistim Informasi Penataan Hasil Hutan (SIPUHH). Sikap Windri ini dikeluhkan warga setempat. Karena berdasarkan laporan warga setempat, Windri telah mendatangkan sejumlah pekerja asal Ternate melakukan pembalakan liar di Desa Sakam guna melancarkan aktivitas pembalakan liarnya. Namun, aktivitas itu dikabarkan mendapat komplain dari warga pemilik lahan yakni keluarga besar salah satu anggota DPRD Halteng Saiful Hi Usman.

Saiful Hi Usman, selaku anggota DPRD kepada media ini mengaku akan melaporkan Maikel Mongkau alias Windri serta Kepala Desa Sakam Fakir Abd Salam karena dikabarkan melakukan aktivitas pembalakan liar dilahan kebun keluarga besar kami, dan ada dugaan keterlibatan Pemerinta Desa Sakam.

Saiful Hi Usman kepada media ini mengatakan bahwa atas sikap itu, saya akan laporkan aksi pembalakan liar ini kepihak penegakan hukum Polres Halteng dengan adanya laporan penebangan kayu di lahan kebun kami. Karena sejauh pihak Pemerintah Desa Sakam belum berkoordinasi dengan kami dalam penebangan kayu dilahan kebun kami. “Jadi saya akan laporkan aksi Windri anak mantu Kepala Desa Sakam ini karena Windri dikabarkan warga setempat telah diangkat oleh Kepala Desa sebagai Bendahara Desa. Dan ini tidak bisa terjadi,” tegasnya.

Saiful Hi Usman bakal memproses masalah ini karena diperkirakan sudah ribuan kubik kayu olahan yang diangkut menggunakan kapal dan selama ini sudah dua kali pengapalan dan kayu yang sementara dilahan sekitar 80 kubik ditambah dengan 100 kubik yang sudah dipersiapkan pada titik pengapalan,” ungkapnya.

Saiful menghimbau kepada Dinas Kehutanan Pemeringah Provinsi Maluku Utara untuk melakukan Bimtek dan menghadirkan narasumber dari Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tujuannya untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di unit manajemen pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK).

Karena sudah banyak peserta yang mencoba-coba terjun ke usaha bisnis kayu olahan dengan cara yang ilegal pula hanya saja mereka dapat memanfaatkan penguasa untuk melindungi aksi mereka tersebut. Buktinya, Maikel Mongkau yang diduga belum memiliki dokumen penampungan apa lagi mesin somel yang menjadi satu syarat setiap kayu olahan harus dihaluskan lagi dengan mesin somel. Tetapi aksi yang dilakukan Maikel Mongkau selama pemuatan kayu yang dijual diluar Provinsi Maluku Utara ini diduga tidak mengantongi dokumen tersebut karena semua kayu olahan tidak dihaluskan dengan potongan mesin somel sesuai persyaratan izin industry,” kisah Saiful Hi Usman. (Ode)

Komentar Facebook
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Selamat datang di website resmi www.radarinvestigasi.id, sebuah website pemberitaan yang terintegrasi dengan media cetak radar investigasi

Copyright © 2017 RADAR INVESTIGASI. Developed by CV. Alfajril Multimedia.

To Top