Lintas Daerah

Pengurus DPD BAIN HAM RI Kab. Wajo Akan Mengawal penyaluran Bantuan di Desa, Agar Semua Warga yang Terdampak Pandemi Covid 19 Mendapat Bantuan

Wajo.Radarinvestigasi.id-Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan kriteria penerima bantuan langsung tunai (BLT) dana desa tidak menggunakan 14 kriteria program keluarga harapan (PKH).

Abdul menjelaskan, ukuran utama yang digunakan adalah penerima belum mendapatkan bantuan sosial (bansos) seperti PKH dan telah kehilangan penghasilan akibat dari Covid-19.

Kita tidak menggunakan 14 kriteria PKH, kriteria miskin di sini adalah ukuran kehilangan mata pencarian. Itu utama, kata Halim dalam video conference, baru-baru ini.

Abdul menerangkan, data penerima manfaat akan dicocokkan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jika terdaftar dan belum mendapatkan bansos, maka dapat menerima BLT dana desa.

“Misal, dia sopir dan tidak punya penghasilan karena pandemi, tukang batu, dan lainnya. Itu semua mata pencahariannya hilang, maka dia punya hak untuk dapat BLT dana desa,” ujarnya.

Dia pun menjelaskan ukuran keluarga miskin nantinya akan ditentukan oleh tiga orang untuk mempermudah proses identifikasi. Di samping itu, tidak semua desa pasti mendapatkan BLT dana desa.

“Misalnya satu desa itu semua tenaga kerja di perkebunan karet, tidak terdampak Covid-19, penghasilan rata-rata sudah memenuhi UMK, kalau situasinya seperti itu jangan dipaksakan,” tuturnya.

Sementara, hingga saat ini sebanyak 8.157 desa di 76 kabupaten di seluruh Indonesia telah mencairkan BLT dana desa dengan total nilai mencapai Rp70 miliar.

“Alhamdulillah sampai hari ini sudah ada 8.157 desa yang tersebar di 76 kabupaten yang sudah mencairkan. Rata-rata sekitar Rp70 miliar yang cair,” ucapnya.

Seperti halnya pembagian Dana BLT di Desa Raja Mawellang, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo berdasarkan info yang kami dapatkan kemarin saat mendatangi kantor Desa Raja Mawellang dan menemui aparat Desa dan Aparat Desa mengatakan bahwa ” Walaupun punya KK klau tidak punya rumah tidak dapat juga, aturannya sangat luar biasa, bagi kami justru yang tidak punya rumah harus juga dibantu”, ungkapnya.

” Saya minta semua nama yang menerima BLT kepada aparat desa tersebut, namun hanya aturan ini yang dikasih lihatkan ke saya, untuk itu. kami dari Pengurus DPD BAIN HAM RI dan Tim Investigasi Media Radar Investigasi.id Kabupaten Wajo akan terus menerus menyelidiki yang punya rumah belum mendapatkan bantuan BLT khususnya untuk qarga Desa Raja Mawellang yang punya Nik Kependudukan, tapi tidak punya rumah, untuk itu kalau ada hal demikian maka kami siap untuk mendampingi supaya dapat dibantu karena ini adalah kewajiban pemerintah dalam situasi pandemi Covid 19 saat ini”, ungkapnya Wong Cilik sapaan akrabnya selaku Ketua DPD BAIN HAM RI Kabupaten Wajopada media ini. (tim)

Komentar Facebook
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Selamat datang di website resmi www.radarinvestigasi.id, sebuah website pemberitaan yang terintegrasi dengan media cetak radar investigasi

Copyright © 2017 RADAR INVESTIGASI. Developed by CV. Alfajril Multimedia.

To Top