Lintas Daerah

PT. PBR Keras Kepala, Pemda Aru Dukung Proses Hukum

Dobo.Radarinvestigasi.id-PT. Pusaka Benjina Resources (PBR) dinilai melanggar UU Nomor 13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, ketika PBR melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada sejumlah karyawan, dengan tidak membayarkan Pesangon. Kuasa Hukum Stepanus Ruspanah SH, dalam percakapannya dengan Wakil Bupati, Muin Sogalrey SE, Ruspanah menyampaikan bahwa ada ratusan karyawan yang di PHK oleh Perusahaan PBR, tanpa membayar Pesangon.

Dari sejumlah karyawan yang di-PHK, 35 orang, karyawan yang menggunakan Kuasa Hukum sebagai pendamping untuk penyelesaian masalah pesangon. Dalam percakapan, Ruspanah menyampaikan kepada Wakil Bupati, bahwa Surat Keputusan Anjuran sudah dikelurkan oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku, dengan Nomor 565/53/2018 tertanggal 16 April 2017. agar PT. PBR segera membayar pesangon sesuai keputusan, namun keputusan tersebut ditolak dan belum direalisasikan sampai sekarang.

Menanggapi apa yang dicakapkan, Wakil Bupati kepulauan Aru, Muin Sogalrey SE, mengatakan bahwa selaku Pemerintah Daerah, pasti siap mendukung, karena melihat sikap penolakan Perusahaan PBR, ini dinilai PBR keras Kepala dan berani menolak anjuran dari Pemerintah. Menurutnya, selaku Pemerintah Daerah, pihaknya berkomitmen siap mendukung proses Hukum melalui peradilan Hubungan Industrial jika PBR masih tetap berkeras kepala.

“Kita siap dan mendukung proses hukum, apabila Perusahaan tetap menolak untuk tidak membayar Pesangon sesuai keputusan anjuran. Prinsipnya kan tidak boleh merugikan karyawan. Apa yang menjadi hak karyawan, harus dibayar. Tegasnya.

Dikatakan, Sogalrey bahwa selain 35 karyawan yang didampingi kuasa hukum, salah satu karyawan juga yang bernama Ibu Yalmaf diketahuinya sudah berproses cukup lama, tetapi setelah dicek ternyata belum juga dibayar. “Ibu Yalmaf, pegawai personalia PBR juga sudah berproses cukup lama tetapi prusahaan belum membayar. Untuk itu apabila perusahaan masih berkeras kepala, tidak mau menyelesaikan hak-hak karyawan dimaksud, maka terpaksa harus diproses melalui peradilan Hubungan Industrial supaya dengan jalur itu mereka bisa kapok. Tukasnya.

Untuk proses hukum Muin mengaku akan melaporkan kepada Bupati, dalam memberikan dukungan penyelesaian hak-hak karyawan di kepulauan Aru. “Prinsipnya keadilan harus ditegakkan agar masyarakat ekonomi lemah bisa hidup sejahtera, dan kami tetap siap untuk mendukung proses hukum. Tegasnya. (*)

Komentar Facebook
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Selamat datang di website resmi www.radarinvestigasi.id, sebuah website pemberitaan yang terintegrasi dengan media cetak radar investigasi

Copyright © 2017 RADAR INVESTIGASI. Developed by CV. Alfajril Multimedia.

To Top