Hukum

PT WBN Diduga Lakukan Deposito Anggaran Pembebasan Lahan Warga

RADARINVESTIGASI.ID HALMAHERA TENGAH – Puluhan warga Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara dan Warga Desa Lelilef Sawai Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah mengaku kesal dengan pembayaran pembebasan lahan warga baru- baru ini yang lakukan pihak PT Weda Bay Nikel (Pak Marlon). Pasalnya pihak perusahaan PT Weda Bay Nikel (WBN) tidak membayar lahan warga secara kontan tetapi secara cicilan sehingga warga pemilik lahan merasa dirugikan karena menurut warga yang namanya pembayaran pembebasan lahan bukan secara cicilan seperti yang dilakukan PT Weda Bay Nikel (WBN) ini, jika pihak perusahaan melakukan pembayaran lahan dengan sistem cicilan seperti ini maka patut dipertanyakan.

Warga menduga pihak Perusahaan bekersama dengan pihak Bank dan Pemerintah Desa mendepositokan ratusan milyar anggaran pembebasan lahan tersebut. Lihat saja pada sistem pembayaran lahan yang dilakukan oleh pihak perusahaan dengan cicil serta menunda-nunda. Hal ini disampaikan Regi Horsan warga desa Gemaf kepada media ini Jumat, (30/3/2018) kemarin pukul 17.30 Wit di desa Gemaf Kecamatan Weda Utara.

Menurut warga Regi Horsan bahwa luas lahan pembebasan yang berkisar 250 hektare yang terletak di wilayah Ake Saki Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah adalah objek guna pembangunan infrastruktur, dari lahan tersebut di ketahui sebagian milik warisan keluarga Horsan yang berjumlah banyak. Pada awalnya Pemerintah Desa menegaskan agar pembayaran pembebasan lahan warga tidak bisa dilakukan dengan cicilan seperti ini. Tapi sekarang meskipun ditunda-tunda oleh pihak perusahaan tetapi kedua Pemerintah Desa yakni Kepala Desa Lelilef Sawai Frileks Barbaben dan Gemaf Kostantein Manekome bungkam saja. Padahal awalnya kedua Kades ini bersih kukuh tak ada pembayaran cicilan soal lagan warga,” ungkap Regi kepada media ini kemarin.

Selain Regi yang ngotot soal pembayaran lahan, kini saudara Marten Dega yang juga warga Gemaf ini kepada media ini mengaku kesal dengan sikap perusahaan PT Weda Bay Nikel yang di handel oleh Pak Marlon ini dinilai sangat tertutup pada pembayaran pembebasan lahan tersebut karena harganyapun diduga bervariasi karena informasinya ada Rp 8000 permeter ada Rp 9000 permeter. Untuk itu dimana letak keterbukaan informasi publik sesuai aturan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 hal ini sudah jelas-jelas melanggar UU KIP apalagi dana anggaran yang dikeluarkan oleh perusahaan sangat besar,” ucapnya.

Sementara salah satu pihak perusahaan PT Weda Bay Nikel (WBN) yang namanya enggan dipublikasi ini ketika dimintai nomor handpone Pak Marlon yang menangani pembayaran pembebasan lahan ini Ia mengaku Pak Marlon tak punya nomor kontak di saya,” jelasnya melalui via sambungan seluler Sabtu, (31/3/2018) pukul 19.45 Wit. (Ode)

Komentar Facebook
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Selamat datang di website resmi www.radarinvestigasi.id, sebuah website pemberitaan yang terintegrasi dengan media cetak radar investigasi

Copyright © 2017 RADAR INVESTIGASI. Developed by CV. Alfajril Multimedia.

To Top