Metropolitan

Tidak Transpransi, Pengelolaan Dana BOS di UPT SMAN 2 Diduga Sarat Korupsi

Makassar Radar investigasi id
. Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di UPT SMA Negeri 2 Makassar, Sulawesi Selatan, diduga sarat Korupsi.

Pasalnya, papan informasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) tidak terpasang di sekolah tersebut sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Padahal diketahui, pemerintah telah menggelontorkan dana BOS melalui Kemendikbud untuk meringankan beban orangtua siswa guna untuk mendapatkan mutu pendidikan yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, semua satuan pendidikan yang menerima dana BOS diwajibkan untuk melakukan transparansi publik, namun UPT SMAN 2 Makassar tak mengindahkan hal itu

Tim Investigasi Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK) Sulawesi Selatan, kepada media ini mengatakan, bahwa di UPT SMAN 2 Makassar tidak ditemukan adanya papan informasi RKAS, sebagai wujud transparansi penggunaan dan pengelolaan dana BOS”.

“Baik secara tertulis maupun secara online dalam rekapitulasi penggunaan dana BOS, sehingga besar dugaan kami, oknum kepala UPT SMAN 2 Makassar inisial MA dan bendahara BOS, diduga melakukan korupsi T.A 2019, dengan jumlah siswa 1.050 orang dan besaran dana kurang lebih Rp.1.4 M/ pertahun” ujar Tim LPK kepada media ini, Rabu (4/3/2020).

Tim LPK mengatakan, semua harus berjalan sesuai dengan aturan dari Kemendikbud yang mewajibkan tentang penggunaan dan pengelolaan dana BOS secara transparansi dan akuntabilitas, namun kenyataannya tidak sesuai dengan fakta yang ada.

“Humas SMAN 2 Makassar, Sabaruddin dia mengatakan bahwa terkait masalah papan informasi RKAS dana BOS di Sekolah ini sama sekali tidak pernah ada semenjak MA menjabat Kepsek dari tahun ajaran 2018-2019, hingga saat ini tidak pernah memasang RKAS” kata Tim LPK Sulsel.

Lebih jauh, Tim LPK Sulsel memaparkan, terkait masalah penggunaan dan pengelolaan dana BOS itu, kata Humas, dia hanya menyimpannya dalam bentuk file.

“Kami hanya menyimpan dalam bentuk file dan itu kami hanya bisa menampilkannya di aula saat rapat dengan orang tua siswa, dan didokumentasikan dalam layar LCD” kata Sabaruddin kepada Tim LPK
Sementara itu, Kepala UPT inisial MA, saat ditanya oleh Tim LPK Sulsel terkait papan informasi RKAS dana (BOS) tersebut, dirinya hanya berdalih serta berpura pura tidak memahami tentang aturan tersebut dan hanya sibuk mondar-mandir dalam ruangannya

“MA itu hanya berdalih serta berpura pura tidak memahami tentang aturan itu dan hanya sibuk mondar-mandir dalam ruangannya” bebernya
LPK Sulsel menilai, bahwa Kepsek dengan sengaja melabrak Permendikbud No.18 tahun 2019, tentang perubahan atas Permendikbud No.3 tahun 2019, tentang petunjuk tekhnis dana BOS reguler sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 Permendikbud No.18 tahun 2019, beserta lampirannya

“Kami menilai dia lalai dalam kewenangannya untuk mengambil langkah langkah sebagai salah satu sekolah penerima bantuan dana BOS, namun tidak mengutamakan transparansi secara akuntabel” pungkasnya mengakhiri. ( Tim )

Komentar Facebook
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Selamat datang di website resmi www.radarinvestigasi.id, sebuah website pemberitaan yang terintegrasi dengan media cetak radar investigasi

Copyright © 2017 RADAR INVESTIGASI. Developed by CV. Alfajril Multimedia.

To Top