Metropolitan

Tim Tabur Kejati NTB Menangkap DPO Kasus Pengadaan Kapal di Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Dompu

Mataram.Radarinvestigasi.id-Penangkapan DPO Kasus Pengadaan 2 Unit Kapal tangkap ikan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Dompu atas nama Terpidana Kartono (DPO sejak 2010) oleh Tim Tabur Kejati NTB kini telah berahir, 28/02/2020.

Kartono ditangkap di Kediamannya Di Dusun Medana Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara, pada Hari Rabu Tanggal 26 Februari 2020 tepat Pukul 14.15 Wita tanpa perlawanan.

Penangkapan dilakukan oleh Tim Tabur Kejaksaan Tinggi (KEJATI) NTB, pihak kejati NTB sebelumnya melakukan kordinasi dengan pihak Polsek Pemenang di Lombok Utara.

Pada saat rumah terpidana di datangi oleh tim dari KEJATI dan pihak kepolisian, Kartono sebagai terpidana tidak berada ditempat atau rumahnya namun tim hanya menemukan istrinya saja. Selanjutnya tim meminta pada istrinya agar terpidana pulang kerumah, dan setelah tiba di rumah Kartono yang sudah di tetapkan sebagai tersangkan kasusu pengadaan kapal tangkap ikan di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Dompu langsung diamankan oleh Tim Tabur dan dibawa menuju mobil untuk diproses di Kejaksaan Tinggi (KEJATI) NTB di mataram.

Terpidana KARTONO Selaku Direktur CV. PANGESTI sebagai pelaksana Pengadaan 2 unit Kapal tangkap ikan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Dompu Provinsi NTB dengan nilai kontrak sebesar Rp. 759.000.000,- Tahun Anggaran 2006.

Kedua Kapal tersebut dikerjakan oleh CV. PANGESTI dan diserahkan pada PPK dengan Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% namun pada kenyataannya terdapat beberapa penyimpangan prosedur pembuatan Kapal yaitu tidak melibatkan Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal yang bertentangan dengan PP No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.

Adapun beberapa penyimpangan yang di lakukan oleh CV. PANGESTI dan terpidana Kartono tersebut antara Lain, gambar rancang bangun kapal dan data kelengakapannya yang tidak di teliti dan diperiksa oleh pemeriksa keselamatan kapal. Pengerjaan kapal tidak diawasi oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal. Penyetrahan kapal tidak di dahului dengan pengajuan kondisi tekhnis dan keselamatannya dan Kapal tidak dilengkapi dengan sertifikat keselamatan Kapal.

Kartono telah membuat 2 Unit Kapal namun tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah di tentukan ddandimnyatakan telah melakukan penyimpangan dalam proses pembuatan kapal, maka kedua unit kapal tersebut dianggap tidak laik laut. Sehingga tujuan pembuatan 2 (dua) unit Kapal penangkap ikan tersebut sebagaimana Juknis dalam upaya meningkatkan sarana dan prasarana prikanan tidak tercapai dan oleh karena pada saat Kedua Kapal Tersebut terhempas oleh ombak dipinggir pantai maka kapal tersebut langsung hancur/rusak sehingga Penuntut Umum menuntut merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 759.000.000,- dikurangi PPN 10% sebesar Rp. 690.000.000,- (Total lose).

Jaksa menuntut kartono dengan ancaman pidana penjara selama 5 Tahu dan membayar denda sebesar Rp. 200 juta. Subsider 6 bulan kurungan. serta menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 690 juta.

Terhadap tuntutan jaksa tersebut Hakim Pengadilan Negeri Dompu memutuskan dan mengadili serta menghukum Terdakwa selama 4 Tahun kurungan penjara. Dan menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 200 juta. Subsider 6 bulan kurungan serta Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 79 juta.

Terhadap putusan tersebut Penuntut Umum banding, namun ditolak oleh Mahkama Agung (MA) demikian pula upaya hukum Kasasi Mahkamah Agung tetap menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu. (YD)

Komentar Facebook
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Selamat datang di website resmi www.radarinvestigasi.id, sebuah website pemberitaan yang terintegrasi dengan media cetak radar investigasi

Copyright © 2017 RADAR INVESTIGASI. Developed by CV. Alfajril Multimedia.

To Top